Pers, Peran Watchdog yang Kini Dipertanyakan!
Mendekati Penyeleksian Wilayah (Pemilihan kepala daerah) daerah Kalimantan Selatan (Kalsel), penting untuk menguatkan, atau kembalikan keyakinan warga pada Wartawan, sebab cukup banyak warga yang memandang berita-berita yang diberikan mass media hanya eksperimen atau kebohongan. Hingga gaung mass media mulai ditanyakan publik, "Masihkah wartawan jadi pilar ke-4 demokrasi?".
Sebab perihal ini pula, Warga serta Wartawan Pemantau Penyeleksian Umum Persatuan Wartawan Indonesia (MAPPILU PWI) mengelar seminar "Peranan Wartawan Menjaga Pemilu Yang Bermartabat", pada Senin siang, 14 September 2020, berada di Gedung PWI Kalsel, di Jalan Banua Anyar Banjarmasin.
Paparan seminar dikatakan oleh Ketua MAPPILU PWI, Suprapto Sastro Atmojo. Mappilu PWI ialah organisasi yang mempunyai pekerjaan pengawasan, pendidikan, advokasi, riset, serta publikasi berkaitan Pemilu (Pemilihan kepala daerah). Mappilu terjebak dalam pendidikan, training, publikasi, serta advokasi berkaitan pemilu ke anggota serta warga umum.
Acara seminar didatangi langsung Ketua PWI Pusat, Atal Sembiring Depari, Ketua PWI Kalsel, Zainal Hilmi, serta beberapa tokoh wartawan yang lain, dan ikut ada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dengan panggilan dekat paman Birin.
Dalam paparannya, Surapto Sastro Atmojo ajak tiap insan wartawan untuk selalu dapat memberi satu info yang tepat, tentang perubahan dari semua serangkaian Pemilihan kepala daerah. Bukan hanya memberi info, dan juga memberi edukasi ke warga, supaya masih memprioritaskan keselamatan di masa epidemi Covid-19 sekarang ini.
Surapto Sastro Atmojo menerangkan jika Mappilu PWI akan jaga serta menjaga Pemilu yang sehat serta berbudaya, hingga terbentuk warga yang sejahtera, bermartabat, beretika, serta berketuhanan. Output produk wartawan ialah tulisan/gambar/photo/karikatur yang patuh pada KEJ serta UU Wartawan.
Kontrol atau pemantauan yang dilaksanakan Mappilu, seperti laporan penyelewengan, atau pengaduan yang dikatakan ke KPU, Bawaslu, atau faksi berkuasa yang lain serta juga bisa dikabarkan oleh insan wartawan.
Menurut dia, Wartawan adalah pilar ke-4 demokrasi untuk Wacthdog (penjaga) atau pengawas atau pengawal dari demokrasi untuk Legislatif, Yudikatif, serta Eksekutif. Wartawan perlu tidak masuk ke skema politik/pemerintahan, tetapi memiliki kemampuan sosial politik, memengaruhi kebijaksanaan serta mengatur untuk kesejahteraan rakyat.
Ajakan dari Surapto Sastro Atmojo kembali lagi diperjelas oleh Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie dalam sambutan, jika media penyuplai kabar berbentuk apa saja, baik bikin, elekronik, radio atau tv harus dapat memberi info yang tepat serta sama tentang satu peristiwa. Termasuk juga info tentang Pemilu Serempak yang akan dikerjakan pada 9 September 2020 kedepan.
Berkaitan penerapan seminar waktu epidemi Covid-19, Zainal Helmie beralasan pekerjaan ini telah jadi jadwal dari PWI Kalsel, serta sebab tingkat penyebaran Covid-19 di Banjarmasin telah mulai melandai, karena itu berani untuk melakukan pekerjaan.
Disamping itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dalam sambutannya akui benar-benar menghargai pekerjaan yang diadakan oleh PWI Kalsel ini. Sebab peranan wartawan dalam menjaga proses demokrasi satu Pemilihan kepala daerah yang bermartabat, adalah satu hal yang mengagumkan, dengan hadirnya insan wartawan yang memberi info serta edukasi pada warga, maka melahirkan pemilih yang pintar.
Buat Paman Birin, Pemilu yang berartabat dapat terbentuk adanya sama-sama menghargai, sama-sama asah, asih serta asuh untuk kebutuhan bermasyarakat, bangsa, negara khususnya agama. Sebab media atau insan wartawan adalah penyambung komunikasi dari seorang pimpinan ke penduduknya, begitupun kebalikannya.
Beragam Permainan Judi Slot Terlaris 2020 "Mudah-mudahan Wartawan di Kalsel, dapat memberi ide ke mainset atau langkah memikir warga kita, menjadi pribadi pintar dalam pilih pimpinan yang dapat bawa penduduknya mengarah perkembangan sesuai yang diinginkan, sebab dunia tanpa ada wartawan sama juga dengan sayur tanpa ada garam," katanya akhiri sambutan.
Disamping itu, saat interviu dengan Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari, menjelaskan, "Bila kita ingin melahirkan Pemilu yang bermartabat serta memiliki integritas, karena itu salah satunya kuncinya berada di insan wartawan," katanya.
Dia mengatakan perbandingan dengan Pemilihan presiden yang dilaksanakan Amerika Serikat, mujur kebebasan wartawan yang dijunjung tinggi di Indonesia ini masih teratasi. Pasalnya di Amerika Serikat, cuma sekitar 39% penduduknya yakin kabar yang dikutip tiap media itu betul, tetapi 47% masyarakatnya mendustakan semua kabar berita.
"Kita janganlah sampai demikian, hingga kita mengharap agar publik lihat wartawan itu betul-betul yakin dengan info yang dikatakan tiap media. Hingga kita harus jaga kenetralan satu media, bukan hanya digunakan oleh salah satunya calon saja. Peran-peran berikut yang akan kita dorong dengan hadirnya Mappilu PWI ini," terangnya.
Memang, saat warga tidak yakin dengan wartawan, tentunya akan berimbas dengan Pemilihan kepala daerah, yang pada akhirnya akan berimbas dengan kepala wilayah dipilih, pembangunan wilayah untuk kesejahteraan warga akan terhalang.
Tetapi, faktanya pada akar rumput beberapa warga, berlangsung tidak percaya pada kabar berita. Ketidak percayaan semasyarakat pada wartawan bukan tanpa ada alasan. Kita telah lihat bagaimana situasi Pemilu, Pemilihan presiden serta Pemilihan kepala daerah dari 2014 sampai 2019.
Situasinya tidak membahagiakan, warga terpecah iris, sama-sama berlawanan, serta ada yang sama-sama cacian. Berita-berita berbohong bersebaran, dan desas-desus manipulatif jadi menu harian warga lewat sosial media, baik yang dibikin dengan cara perseorangan, atau yang dibuat oleh media kabar berita yang tidak jelas.
Tetapi tidak semua kekisruhan itu berasal dari pelaku-oknum provokator atau oleh media-media kabar berita yang tidak jelas, kadang dilaksanakan oleh pelaku insan wartawan tersebut atau oleh media kabar berita sah. Ada yang sebab ketidaknetralan serta ada yang sebab bayaran.
Serta ada juga yang fanatik memberi suport ke kebebasan berekspresif serta memiliki pendapat, hingga semua info serta data demikian saja dengan jelas dikatakan ke publik, tanpa ada saringan serta arif dalam kabar berita.
Kebebasan berekspresif serta memiliki pendapat bukan bermakna sebebas-bebasnya, sebab jika didiamkan sebebas-bebasnya, yang ada hanya permasalahan. Kebebasan berekspresif serta memiliki pendapat, harus memiliki rem serta saringan lewat norma serta tradisi budaya.
Kadang satu info serta data, harus dikatakan di saat serta waktu yang pas, walaupun juga terlambat sampai beberapa saat. Kadang, penyampaiannya harus dengan kalimat yang halus. Sebab jika tidak, maka memunculkan perselisihan serta pertentangan yang tajam di warga, serta dapat mencelakakan keamanan warga serta negara tersebut.
Sering kita cuma mengingat 5W+1H, yakni What (apa), Where (dimana), When (kapan), Who (siapa), Why (kenapa) serta How (bagaimana). Tetapi lupakan "1S (Security) serta 1T (True)". Security yakni aman buat pewarta, aman buat warga, serta aman buat negara.
True yakni kebenaran yang dikatakan di saat yang pas, supaya terbentuk kesesuaian serta kesejukan dalam warga. Hingga peranan untuk Watchdog betul-betul dapat dikerjakan secara baik serta arif!
